Selasa, 05 Januari 2010

Tujuan utama kolaborasi antar muka automotive multimedia

* Menyediakan interface standar untuk memungkinkan pengendara mobil untuk menggunakan berbagai media, komputer dan perangkat komunikasi – dari sistem navigasi dan hands-free telepon selular, melalui manusia maju / mesin sistem antarmuka, termasuk pengenalan suara dan sintesis, untuk dipersembahkan komunikasi jarak dekat ( DSRC) sistem untuk kendaraan untuk infrastruktur komunikasi dan sistem mobil seperti airbag, pintu kunci dan diagnostik input / output;
* Meningkatkan pilihan dan mengurangi keusangan sistem elektronik kendaraan;
* Memotong biaya keseluruhan informasi kendaraan dan peralatan hiburan dengan meningkatkan ukuran pasar yang efektif dan memperpendek waktu pengembangan – industri otomotif efektif terdiri dari banyak pasar yang kecil karena setiap platform kendaraan sering mengandung berbagai adat-mengembangkan komponen dan platform yang khas hanya sekitar 50.000 unit; dan
* Menawarkan standar terbuka dan spesifikasi untuk informasi interface dalam kendaraan dan antara kendaraan dan dunia luar.

The Automotive Multimedia Interface Colaboration (AMI-C) mengumumkan hak cipta di seluruh dunia penugasan dari otomotif 1394 spesifikasi teknis kepada Asosiasi Perdagangan 1394. Berikut dokumen AMI-C sekarang milik 1394TA:AMI-C 3.023 Power Management Spesifikasi

AMI-C 3.013 Power Management Arsitektur

AMI-C 2002 1.0.2 common Pesan Set Power Management

AMI-C Uji 3.034 Dokumen Manajemen Power

AMI-C 4.001 Revisi Spesifikasi Fisik

Automotive Multimedia Interface Kolaborasi (AMIC) mengatakan akan menjadi tuan rumah tiga update internasional briefing untuk menjadi pemasok otomotif, komputer dan teknologi tinggi industri elektronik. Briefing akan diadakan 23 Februari di Frankfurt, Jerman; Februari 29 di Tokyo; dan Maret 9 di Detroit.

“AMIC telah membuat suatu kemajuan yang signifikan dalam satu tahun terakhir ini dalam menyelesaikan struktur organisasi dan mencapai kesepakatan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk hardware dan software baik di masa depan mobil dan truk,” Jurubicara AMIC Dave Acton berkata, “Dan sekarang sudah saatnya bagi kita untuk bertemu dengan pemasok dan mereka yang tertarik untuk menjadi pemasok untuk memastikan kami pindah ke tahap berikutnya pembangunan kita bersama-sama. ”
Acton menekankan bahwa AMIC terbuka untuk semua pemasok yang tertarik bisnis elektronik. AMIC dibentuk pada bulan September l998 dan saat ini dipimpin oleh 12 produsen otomotif dan anak perusahaan yang meliputi: BMW, DaimlerChrysler, Ford, Fiat, General Motors, Honda, Mitsubishi, Nissan, PSA / Peugeot-Citroen, Renault, Toyota, dan VW. Seorang juru bicara mengatakan kelompok AMIC berencana untuk mendirikan sebuah kantor di San Francisco di masa depan.

Sumber :

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0UDO/is_18_12/ai_63667439/?tag=content;col1

http://qbheadlines.com/inovasi_bwh.php?aid=131&flag=1&baru=0&cat=6

http://www.1394ta.org/Press/Newsletter/ta4.21.06.pdf

http://www.medeaplus.org/web/medeaplus/article_october2002.php

Selasa, 01 Desember 2009

kolaborasi antar muka automotive multimedia

Bottom of Form

Kolaborasi Antar muka Otomotif Multimedia

Mengenal dan mengetahui apa sebenarnya Kolaborasi Antar muka Otomotif Multimedia .

Adalah Sebuah kelompok yang dibentuk oleh pembuat (maker) yang di rancang untuk menciptakan standar umum yang biasa digunakan untuk mengatur bagaimana cara kerja perangkat elektronik atau alat berteknologi seperti komputer dan hiburan unit, berkomunikasi dengan kendaraan. Yang pada dasarnya memiliki anggota: Fiat, Ford, General Motors, Honda, Mitsubishi, Nissan, PSA Peugeot-Citroen, Renault, …

Perusahaan pada masing-masing mobil ini mendukung sepenuhnya pembuatan dan pengembangan yang berbasis Automotive Multimedia Interface Kolaborasi (AMIC) yang mengatakan menjadi tuan rumah tiga update internasional briefing untuk menjadi pemasok otomotif, komputer dan teknologi tinggi industri elektronik. Briefing akan diadakan 23 Februari di Frankfurt, Jerman; Februari 29 di Tokyo; dan Maret 9 di Detroit.

"AMIC telah membuat suatu kemajuan yang signifikan dalam satu tahun terakhir ini dalam menyelesaikan struktur organisasi dan mencapai kesepakatan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk hardware dan software baik di masa depan mobil dan truk," Jurubicara AMIC Dave Acton berkata, "Dan sekarang sudah saatnya bagi kita untuk bertemu dengan pemasok dan mereka yang tertarik untuk menjadi pemasok untuk memastikan kami pindah ke tahap berikutnya pembangunan kita bersama-sama." Acton menekankan bahwa AMIC terbuka untuk semua pemasok yang tertarik bisnis elektronik. AMIC dibentuk pada bulan September l998 dan saat ini dipimpin oleh 12 produsen otomotif dan anak perusahaan yang meliputi: BMW, DaimlerChrysler, Ford, Fiat, General Motors, Honda, Mitsubishi, Nissan, PSA / Peugeot-Citroen, Renault, Toyota, dan VW. Seorang juru bicara mengatakan kelompok AMIC berencana untuk mendirikan sebuah kantor di San Francisco di masa depan. Faktor inilah yang menyebabkan berkembangnya system automotive multimedia yang selalu terbentuk sehingga perusahaan industri maju seperti ini dapat terus bertahan dengan perkembangan jaman yang terus berkembang pesat.

Sumber: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0UDO/is_18_12/ai_63667439/

oleh: SLAMET URIF UDIN - URHIE07

Kamis, 01 Januari 2009

PEMBAHASAN TELEMATIKA





TELEMATIKA
`Digital Divide`





sumber: www.ristek.go.id


Keresahan ini terlihat jelas dalam konferensi pers komunitas telematika
di Jakarta pekan lalu. Salah seorang penggiatnya, Roy Suryo, melihat
karena usulan pembentukan departemen penerangan ditolak lalu nasib
depar temen baru lainnya juga disamakan. "Rupanya ada yang memakai isti
lah bubar satu-bubar semua," kata Roy.

Roy melihat ada unsur kesengajaan untuk `mendeppen`-kan telematika.
Ironisnya, menurut dia, kini ada kabar muncul departemen komunikasi
an informasi yang jelas berbeda dengan departemen telematika usulan
komunitas. Bukti penyamaan departemen penerangan-departemen telemat
ika ditemukan Roy misalnya dari sebuah spanduk di Surabaya. "Isinya
adalah pernyataan menolak kembalinya deppen-departemen telematika
karena akan memberangus pers," ungkap pengajar di UGM ini.

Padahal menurutnya istilah telematika di Indonesia sekarang ini meru
pakan kata baru. Diambil dari akronim terjemahan ICT (Information and
Communication Technology) yang berawal dari terminologi komputer.
Telematika bukanlah kata terjemahan langsung dari kata serupa seperti
telematique, telematics, dan lainnya karena berbeda arti. "Persis
seperti mailing list Genetika yang artinya Gerakan Nasional Telemati
ka dan tidak ada hubungannya dengan genetika dalam ilmu biologi," tu
turnya. Roy menyatakan bahwa tujuan usulan pembentukan departemen tele
matika adalah agar penetrasi dan densitas ICT di Indonesia bisa meningkat.
Tujuan ini dilatarbelakangi kondisi minimnya pengguna telepon yaitu
3,5 persen pemakai telepon (6,5 juta jiwa) dan pemakai Internet
(hanya 1 persen atau 1,9 juta jiwa).

Sayangnya, kata dia, jumlah yang minim itu dipakai sebagai alasan
beberapa kalangan skeptis tentang belum perlunya seorang menteri
egara apalagi departemen telematika.

Sedangkan pengamat teknologi informasi, Mas Wigrantoro RS, lebih
melihat pentingnya departemen telematika dari sudut bisnis. Dia
menyatakan pemerintah berfungsi mencegah timbulnya market failure.
"Market failure adalah keadaan di mana pasar atau bisnis swasta
tidak mau masuk ke telematika atau menyediakan jasa di bidang itu
karena tidak menguntungkan," kata Wigrantoro yang mengaku netral dalam
pro-kontra departemen telematika. Menurut dia perlu diteliti apakah
market failure ini sudah terjadi dalam bidang telematika. Kalau tidak
ada berarti pemerintah tidak usah mengurusi telematika dan departemennya
juga tidak diperlukan. Begitu pula kalau yang terjadi adalah sebaliknya.

Wigrantoro mengakui masih minimnya penetrasi Internet di daerah.
Di sinilah, tambahnya, peran pemerintah memfasilitasi agar swasta
bisa masuk ke berbagai pelosok. "Pendapat bahwa Internet tidak perlu
diatur memang betul tapi pihak yang tidak menguasai Internet juga perlu
dibantu. Yang mengatur bukan pemerintah, pemerintah hanya memfasilitasi
supaya komunitas Internet menciptakan aturan," tegas Wigrantoro.
Sedangkan Rudy Rusdiah selaku ketua Asosiasi Warnet Indonesia (Awari)
tegas menyatakan perlu ada wadah yang menjalankan regulasi di bidang
telematika secara terpadu. Bila tidak, dunia usaha akan kebingungan.
"Misalnya soal Internet atau digital e-commerce, sebenarnya harus
diurus ke Depperindag atau Dephub," tanya Rudy.

Dalam pandangannya, hal yang lebih penting dibenahi sekarang adalah
kesenjangan visi. Rudy mencontohkan, di saat ketua aplikasi Tim
Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) membicarakan rencana pembangunan
500 ribu Sentra Informasi Bisnis Masyarakat (SIBM), di lain pihak
Ditjen Postel malah menaikkan tarif telepon. Ditambah misalnya
tentang jumlah `telepon tidur` yang dikeluarkan Ditjen Postel yang
lalu dibantah PT Telkom sendiri.

Dinilai boros

Praktisi komunikasi UI Dr Alexander Rusli menilai gagasan telematika
menjadi sebuah departemen akan menimbulkan pemborosan dan menguras
keuangan negara. "Gagasan ini mesti ditolak karena pembentukan sebuah
departemen yang dipimpin seorang menteri akan memerlukan anggaran yang
besar," kata Alexander Rusli kepada wartawan akhir pekan lalu di Jakarta.
Menurut Alexander yang juga Direktur IT Comm ini, gagasan tersebut
muncul lebih menggunakan pendekatan pada aspek proyek ketimbang pada
penyerapan informasi dan telekomunikasi yang dibutuhkan masyarakat.
Masalah lainnya, kata dia, akan terjadi overlapping atau tumpang tindih
karena setiap departemen akan mengajukan anggaran masing-masing untuk
mengembangkan teknologi dan informasi. "Apabila telematika memiliki
departemen tersendiri akan sangat mengandung risiko, misalnya terjadi
tumpang tindih dengan departemen lain. Apalagi jika yang memegang jabatan
tersebut orang yang tidak memiliki kompetensi pada bidangnya," papar
doktor jebolan dari Curtin University, Australia, ini.

Menurut Alexander, infokom yang selama ini berkembang pesat di Indonesia
sudah cukup tepat melangkah ke arah industri penunjang, maka pemerintah
hanya memberikan fasilitas kemudahan kepada para pelaku bisnis, tanpa
mempersulit bagi pelaku bisnis dengan menciptakan birokrasi pemerintahan
baru. Dikatakannya, peran yang diharapkan industri telematika adalah
penciptaan iklim usaha yang sehat dan insentif untuk memajukan usaha.
"Jadi pemerintah tidak perlu menentukan apa yang harus dilakukan bagi
kalangan industri, sebaliknya pemerintah memberi kemudahan misalnya melalui
pajak," kata Alexander. Walaupun pengajar Komunikasi UI ini menolak
terbentuknya departemen telematika tetapi dia mengusulkan kepada pemerintah
agar memiliki visi dan misi yang jelas dalam pembangunan teknologi
informasi dan telekomunikasi.

di Indonesia, Alexander mengatakan masih sedikit orang-orang yang berkiprah
di bidang tersebut. "Sebabnya itu tadi, pemerintah belum memiliki visi
yang jelas dalam pendidikan dan pembangunan teknologi kita, jadi kalau
Anda lihat pakar-pakar telematika orangnya ya itu-itu saja yang muncul,
" ujarnya. (mediaindonesia)


Digital Divide ternyata karena Kurangnya Demand dan Perangkat yang Kompleks

Telah terbukti di banyak negara maju dan berkembang bahwa tingginya penetrasi Broadband menjadi pendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Di negara-negara maju tingkat penetrasi Broadband mencapai diatas 50%, namun selanjutnya pertumbuhannya menurun karena masalah kurangnya minat dari kelompok minoritas dan kebutuhan pengetahuan yang relatif tinggi untuk dapat mengoperasikan perangkat broadband yang kompleks.

Hal tersebut diatas terungkap sebagai hasil study Konsultan Ovum, dimana untuk menjembatanai Digital Divide di suatu negara diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Kurangi kerumitan teknologi Broadband agar masyarakat awam mau memanfaatkan layanan Broadband, melalui penelitan bersama antara Perusahaan Komersiil, Non-Profit dan Sektor Publik untuk menciptakan produk perangkat dan layanan Broadband yang user friendly.
2. Masukkan layanan Broadband dalam Program-program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Pemerintah, seperti pendidikan, penyediaan lapangan kerja, kesehatan dan lainnya untuk memberdayakan masyarakat (di-embedded dalam program).
3. Penyedia layanan Broadband perlu memperhatikan relevansi layanannya dengan kebutuhan komunitas, dari pemasarannya sampai aktivitas “akar-rumput” masyarakat. melaui kerjasama Public-Private Partnership (PPP). sumber : http://mastel.wordpress.com/category/digital-divide